Kondisi Politik di India tak Kondusif, 8th Asian Youth Day 2021 Ditunda

0
1,214 views
Misa penutupan AYD ke-7 di Yogyakarta. (Dokpen KWI)

SEDIANYA, 8th Asian Youth Day (AYD) akan berlangsung di bulan Oktober tahun 2021 di India. Namun, kondisi politik dalam negeri India akhir-akhir ini tidak lagi akomodatif bagi penyelenggaraan kegiatan kaum muda se-Asia ini.

Awalnya, saat berlangsung 7th AYD di Yogyakarta tahun 2017 lalu, AYD ke-8 sudah diputuskan akan berlangsung di India pada tahun 2020. Namun kemudian diundur setahun menjadi 2021 karena di tahun 2020 akan berlangsung sidang para uskup se-Asia (FABC).

Latar belakang

Sejak Bharatiya Janata Party (BJP), partai politik berbasis agama Hindu Nasionalis, naik ke puncak kekuasaan dengan tampilnya PM Narendra Modi untuk kedua kalinya di tahun 2019, “peta politik” di India telah berubah secara drastik.

Toleransi kepada kelompok-kelompok minoritas menurun.

“India telah mendapat kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaran Asian Youth Day ke-8. Namun, setelah berkonsultasi sana-sini dengan pejabat Gereja yang lebih senior, akhirnya kami dengan berat hati harus memutuskan menunda penyelenggaraan pertemuan Kaum Muda Katolik se-Asia (AYD ke-8) tersebut. Kami disarankan agar menunda saja pelaksanaan program AYD ke-8 itu,” papar Ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Para Uskup India (CBCI) Mgr. Nazarene Soosai dari Keuskupan Kottar di India saat menjawab pertanyaan UCANews tanggal 6 Januari 2020 lalu.

“Kami pernah berharap di tahun 2019 lalu itu bisa terjadi pergantian pemimpin pemerintahan, namun ternyata harapan itu tidak terjadi. Sekarang situasi politik nasional India kurang kondusif,” paparnya kemudian sebagaimana dikutip oleh Catholic World Report.

BJP naik ke panggung pemerintahan tahun 2014 dan kembali menorehkan kemenangannya di tahun 2019.

Kilas balik AYD

Forum pertemuan Kaum Muda Katolik se-Asia (AYD) berlangsung rutin setiap 3-4 tahun sekali, sesuai kondisi dan “cuaca politik” negara yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan.

AYD pertama kali digelar di Hua Hin, Thailand, tahun 1999.

AYD ke-7 berhasil dengan sukses digelar di Yogyakarta. Saat misa penutupan AYD di Lapangan Dirgantara Akademi Angkatan Udara, diumumkan bahwa tuan rumah AYD ke-8 adalah India.

Saat itu, Ketua CBCI Kardinal Oswald Gracias dari Keuskupan Agung Mumbai memberi sinyal bahwa AYD ke-8 nantinya akan diselenggarakan tahun 2020.

Namun karena di tahun 2020 ini akan berlangsung sidang para Uskup untuk seluruh kawasan Asia yang tergabung dalam FABC, maka rencana penyelenggaraan AYD tahun 2020 diundur setahun menjadi 2021.

Nah, sekarang karena kondisi politik kurang kondusif di India terkait dengan makin menurunnya toleransi sosial kepada masyarakat minoritas di India, rencana gelaran AYD di bulan Oktober tahun 2021 juga diputuskan ditunda.

Sulitnya pengurusan visa

Menjawab pertanyaan UCANews yang kemudian dilansir oleh Catholic World Report, situasi politik yang kurang kondusif itu ditengarai akan terjadi pada beberapa hal teknis seperti proses pengajuan visa bagi para peserta AYD ke-8 dari negara-negara non bebas visa masuk India.

Hal ini ditegaskan oleh Pastor Chetan Machado dari Kantor Komisi Kepemudaan India (CBCI).

“Ada begitu banyak alasan mengapa akhirnya AYD ke-8 di bulan Oktober 2021 itu harus ditunda. Antara lain  karena pengajuan visa bagi para peserta dari negara tetangga pasti tidak akan dikabulkan. Situasi sekarang menjadikan kami tidak mampu melaksanakan mandat menjadi tuan rumah penyelanggaraan AYD ke-8 ini,” paparnya.

Sudah bisa ditebak, India tidak akan mengeluarkan visa bagi para peserta dari Pakistan dan mungkin juga lainnya seperti Bangladesh.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, India dan Pakistan saling bersitegang karena masalah perbatasan di Khasmir.

India pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan AYD di tahun 2003 di Bangalore.

Laporan Komisi Amerika Serikat tentang Kebebasan Beragama Internasional terbitan tahun 2019 mengatakan bahwa kebebasan beragama di India menunjukkan tren merosot di tahun 2018.

Kemerosotan toleransi beragama itu antara lain dipicu oleh narasi-narasi ekstremis yang dalam beberapa kasus seperti “disponsori” oleh pemerintah terhadap kaum minoritas non Hindu dan kelompok internal Hindu dari kasta rendah.

Sumber: Catholic World Report.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here