LSM (lembaga swadaya masyarakat) itu sebenarnya merupakan istilah baru. Dulu pernah ada istilah Indonesia bernama Ornop alias Organisasi Non Pemerintah.
“Saya kurang sreg dengan kata ‘non’ itu,” papar Bambang Ismawan.
Karena di Zaman Revolusi melawan kolonial Belanda, urainya, kata “non” bisa diartikan sebagai sikap prakti berpolitik anti pemerintah.
Waktu itu, kata Bambang Ismawan, ada gerakan politik massif yang berujung pada dua kubu politik, yakni cooperation dan non-cooperation.
Cooperation berarti setuju dan mendukung pendudukan Belanda kembali di Indonesia. Sebaliknya, gerakan politik non-cooperation bergerak menentang dan melawan gagasan penjajahan kembali.
“Kami tidak mau dengan menggunakan istilah Ornop, karena sejatinya pemerintah akan selalu menjadi mitra kami untuk bisa bersama-sama mampu tingkatkan kemandirian swadaya masyarakat,” tegasnya.
Maka dalam sebuah forum pertemuan besar tahun 1978 di Semarang, lalu diusulkan istilah baru yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai terjemahan dari istilah NGO (Non Govermental Organization).
Gagasan menggunakan istilah LSM itu kemudian disetujui oleh pemerintah.
Tiga tingkatan LSM
Menurut Bambang Ismawan, ada tiga strata LSM sebagaimana kini sering dipraktikkan di Indonesia, yakni:
- Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM.
- Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) di mana posisi Yayasan Bina Swadaya berada sampai sekarang. Dengan fokus utama sebagai misinya adalah mempromosikan keberadaan-keberadaan KSM dan membina tata kelolanya.
- Advokasi bidang lingkungan hidup, layanan konsumen.
Sejarah HKTI
HKTI resmi berdiri tahun 1973. Dari awal berdirinya HKTI sampai tahun 2004, Bambang Ismawan selalu terlibat dalam jajaran kepengurusan organisasi petani Indonesia ini.
Dua kali menjadi Sekjen HKTI dan juga mengampu fungsionaris lainnya. “Tentu saja selain masih tetap aktif di jajaran eksekutif Yayasan Bina Swadaya,” paparnya.
Di tahun 1999, karena tak menemukan kader calon ketua HKTI, maka Bambang bersama teman-teman lalu mendesain sebuah kegiatan diskusi nasional. Mengambil tema besar tentang keberdayaan petani dan pertanian Indonesia.
Dalam forum ini, tampillah calon potensial yang didukung menjadi Ketua HKTI yakni Ir. Siswono Yudo Husodo.
Terjadi demikian, karena paparan Siswono tentang “masa depan” petani dan dunia pertanian Indonesia sangat menarik dan visioner. Karena itu, di akhir pertemuan nasional itu, Siswono Yudo Husodo lalu secara publik didaulat menjadi Ketua HKTI baru.
“Kita sudah punya Ketua HKTI baru yakni Pak Siswono Yudo Husodo. Kongres HKTI belum berlangsung, sudah terpilih Ketua HKTI,” ujar Bambang Iswaman dalam Program Bincang-bincang Panjang bersama Titch TV di Wisma Hijau Cimanggis Depok, Senin 23 April 2023.
Prabowo Subianto jadi Ketua HKTI mulai tahun 2004
Dalam Pilpres 2004, Ir. Siswono Yudo Husodo mencalonkan diri sebagai Wapres, namun gagal. Sejak itu, lalu tidak terlalu aktif lagi di HKTI.
Dalam kondisi demikian itulah, maka Letjen (Purn.) Prabowo Subianto masuk dan kemudian menjadi ketua baru HKTI. (Berlanjut)
Baca juga: Bambang Ismawan (85), Menuju Kemandirian Petani Melalui Gerakan Swadaya Masyarakat (2)
