PEREKONOMIAN akan menjadi lebih dinamis, kuat, dan tangguh ketika semua warga negara—baik perempuan maupun laki-laki—dapat berkontribusi secara merata.
Ketika undang-undang membatasi suara dan hak pilihan perempuan, gagal melindungi mereka dari kekerasan, atau mendiskriminasi mereka di tempat kerja dan di masa pensiun, kecil kemungkinan perempuan untuk berpartisipasi penuh. Perekonomian yang membatasi perempuan kontribusinya tidak dapat mencapai potensi penuhnya.
Pernyataan di atas merupakan hasil riset dari Bank Dunia yang tiap tahunnya mengeluarkan laporan tentang data kesetaraan perempuan dalam bisnis dan hukum.
Laporan ini menelusuri bagaimana hukum mempengaruhi keputusan dan peluang perempuan di berbagai tahap kehidupan mereka—mulai dari kebebasan bergerak dan keselamatan hingga rekonsiliasi pekerjaan dan pengasuhan anak. Juga dari kemampuan memiliki aset dan akses memperoleh kredit bank hingga kemampuan untuk mewarisi bagian properti yang adil.
Premis yang diangkat adalah bahwa lingkungan di mana perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di mata hukum, membawa kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat secara luas.
Membaik tetapi melamban
Laporan yang dirilis pada 2023 membawa berita yang menjanjikan. Sebagian besar negara di dunia memperkuat kesetaraan gender secara hukum pada berbagai area yang diukur. Afrika Sub-Sahara terdepan pada tahun 2022 dengan menerapkan lebih dari setengah reformasi yang tercatat. Banyak dari reformasi ini membahas undang-undang yang berdampak pada gaji dan karier perempuan setelahnya memiliki anak—bidang yang memiliki ruang paling besar untuk ditingkatkan.
Laporan tahun ini jauh melampaui perkembangan terkini. Ini juga memberikan komprehensif pertama penilaian data tahunan yang dikumpulkan selama lebih dari lima dekade—dari tahun 1970 hingga 2022. Kemajuan pada periode ini merupakan hal yang luar biasa: secara keseluruhan, negara-negara di dunia telah mengadopsi lebih dari 2.000 peraturan perundang-undangan yang bersifat penyempurnaan kesetaraan gender yang sah.
Hasilnya, rata-rata skor Perempuan, Bisnis dan Hukum meningkat sekitar dua pertiga. Beberapa negara dengan kinerja terbaik adalah negara-negara yang dimulai dengan kesenjangan hukum terkait gender yang besar pada tahun 1970an. Buktinya jelas: kemajuan bisa dicapai bila kita melakukan hal yang benar kekuatan sedang bermain.
Namun kabar baik ini saja tidak cukup. Tingkat kemajuan tidak merata di seluruh perekonomian, wilayah, dan bidang reformasi. Hanya 14 negara yang telah mencapai kesetaraan gender secara hukum. Berarti ada peningkatan dibanding tahun 2019 dimana hanya enam negara yang disebut. Tetapi tingkat peningkatan sudah melambat sekarang.
Dengan kecepatan saat ini, diperlukan waktu beberapa dekade untuk menutup kesenjangan gender yang sah di seluruh dunia dunia. Artinya, jutaan perempuan muda yang memasuki dunia kerja saat ini harus menunggu sampai saat ini pensiun—bahkan lebih lama lagi—sebelum mereka mendapatkan hak yang sama.
Saat ini, hampir 2,4 miliar perempuan usia kerja tinggal di negara-negara yang tidak memberikan bantuan tersebut hak yang sama dengan laki-laki. Tahun 2022 menandai titik terendah dalam satu hal: perekonomian mengadopsi reformasi terkait gender yang paling sedikit dalam dua dekade terakhir.
Bukan sekedar keadilan sosial
Terlebih lagi, tren yang meresahkan sedang terjadi di perekonomian dunia: hak-hak yang sebelumnya telah diberikan ada yang mulai dibatalkan. Riset Bank Dunia menemukan bahwa beberapa tempat telah berhasil perubahan hukum yang menghilangkan hak-hak perempuan, termasuk kebebasan bergerak dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan. Ada pula yang memberikan beban tambahan, seperti kewajiban taat kepada suami.
Pemberdayaan perempuan bukan hanya soal keadilan sosial. Ini merupakan prasyarat bagi perekonomian pembangunan, terutama pada saat pertumbuhan global sedang melambat dan perekonomian memerlukannya untuk mengerahkan seluruh energi produktif mereka guna menghasilkan pemulihan jangka panjang dari krisis beberapa tahun terakhir.
