BEBERAPA bulan silam, Komisi Kerawam KWI mengundang beberapa pegawai negeri sipil (PNS) mengikuti diskusi bertema “Peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Katolik dalam Mewujudkan Good Governance: Panggilan atau Tantangan”. Dalam diskusi yang dihadiri oleh sekitar 30 peserta ini, KWI mengundang narasumber yang mengagumkan terutama atas perjuangannya membela rakyat kecil.
Narasumber yang pertama adalah FX Hadi Rudiatmo, Wakil Walikota Solo sekarang yang menjabat selama dua kali periode dari tahun 2005 hingga nantinya sampai tahun 2015. Ia mendampingi Joko Widodo yang sekarang sedang mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI. Dalam kehidupan menggereja, Rudi juga melayani umat sebagai prodiakon di Paroki Purbowardayan Solo. Di kancah politik, dia menjadi pemimpin sebuah parpol di kota itu.
Pemimpin masa depan
Ketika mulai bicara tentang upaya mewujudkan good governance, Rudi mengungkapkan pedoman yang harus teguh diikuti: setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia yakin, pemimpin masa lalu adalah pemimpin yang pandai berbicara, tetapi pemimpin masa depan adalah pemimpin yang mampu untuk bertanya.
Artinya, kata Rudi, kebutuhan masyarakat ke depan adalah tipikal seorang pemimpin yang mampu bertanya tentang apa yang dibutuhkan masyarakat; mampu bertanya apa yang menjadi masalah mereka; dan mampu mencari solusi yang terbaik untuk mereka. Selain kemauan dan kemampuan untuk bertanya, pemimpin yang baik juga harus dapat memilih dan memilah masalah-masalah dengan jernih agar semua masalah dapat terselesaikan dengan baik.
Lantas langkah apa yang dapat dibuat untuk menjadi pejabat publik yang baik? Menurut Rudi, ada beberapa tahapan untuk menjadi pemimpin besar, antara lain:
- Memimpin diri sendiri
- Memimpin satu orang (satu per satu)
- Memimpin kelompok kecil
- Memimpin organisasi
Sebelum memimpin organisasi yang besar (seperti memimpin Solo), kita harus mampu memimpin diri kita sendiri, dan mampu melakukan penguasaan diri. Menjadi pemimpin harus mau dan mampu untuk mendengar, melihat, dan bergerak. Tidak hanya asal bergerak, tetapi harus ada timing yang tepat agar terjadi keselarasan dan sinergi tanpa ada benturan yang besar dengan masyarakat.
Salah satu resep yang diberikan Rudi agar kita menjadi pemimpin yang dapat menyelesaikan masalah dengan baik adalah konsep “7 Si”, yaitu:
- Komunikasi
- Koordinasi
- Solusi
- Sosialisasi
- Realisasi
- Koreksi
- Evaluasi
Berbicara sebagai orang katolik Bapak Rudi mengingatkan bahwa kita pasti di anugerahi oleh Tuhan kemampuan yang cukup untuk bisa menjadi pelayanNya dan pelayan masyarakat. Namun anugerah ini perlu diwujudkan, dan untuk itu dibutuhkan kemauan yang kuat untuk membantu masyarakat dalam kerja nyata. Kemauan dan kerja keras kita akan dikuatkan oleh Tuhan lewat rahmat yang lebih besar lagi.
Berkaitan dengan aksinya ikut menentang kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, Rudi mengaku telah mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri karena aksi tersebut. Akan tetapi, Rudi tidak terlalu memedulikan hal tersebut karena punya visi menjaga Solo agar tetap aman dan sejahtera, tanpa memedulikan posisi atau jabatannya. Ia memang tidak peduli dengan posisi atau jabatannya, yang penting misi yang diusung harus bisa tercapai.
Rudi juga mengingatkan pesan leluhur yaitu “walaupun pandai janganlah kita menggurui, walaupun cepat janganlah kita mendahului, dan walaupun sakti janganlah kita membunuh.”
Narasumber kedua
Yang tampil berikutnya adalah Dominicus Savio Priyarsono atau biasa dipanggil Pak Soni, umat Paroki BMV Katedral Bogor, dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Good corporate governance, kata dia, adalah suatu sistem di mana bisnis perusahaan digerakan dan dikontrol. Dengan corporate governance, hak dan kewajiban komisaris, direksi, maupun karyawan menjadi jelas.
Beberapa prinsip mengenai GCG yaitu transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness (TARIF). Penerapan GCG di Indonesia sebagian besar baru masuk dalam tahap compliance dan belum didorong oleh kesadaran etika. Dorongan regulasi menjadi efektif jika pengawasannya dilaksanakan secara konsisten.
Akan tetapi masih ada pembenaran-pembenaran yang dinyatakan untuk tidak memenuhi GCG, antara lain yaitu:
- Korupsi sudah menjadi bagian budaya
- Nilai-nilai yang dianut belum selaras dengan GCG (tenggang rasa, ngono yo ngono ning aja ngono, mikul dhuwur mendhem jero, dll)
- Korupsi kalau hanya kecil-kecilan tidak apa-apa
- Bukan saya yang menyogok, saya sudah meminta orang lain untuk membereskan hal-hal seperti itu
Menurut dia, beberapa cara agar kita bisa terhindar dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yaitu dalam setiap pengambilan keputusan kita harus:
- selalu mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku;
- selalu berusaha untuk berlaku adil;
- menghindari pengambilan keputusan jika ada konflik kepentingan dalam diri sendiri.
