ANEH bin ajaib. Demikian kesan pribadi saya menyikapi permohonan Ketua DPR Marzuki Alie yang dilansir harian Republika: minta anggaran banjir. Padahal, sehari sebelum berita ini muncul di media massa, Marzuki Alie dengan gagahnya ‘memohon’ agar para pengungsi banjir tidak sungkan-sungkan datang ke halaman maha luas Kompleks DPR-RI di Senayan, Jakarta Pusat karena –kata Marzuki Alie— DPR akan melayani para pengungsi itu secara memuaskan.
Di sebuah layar tabung TV swasta 2 hari lalu, Marzuki dengan santunnya malah menawari halaman luas DPR sebagai lahan penampungan para pengungsi korban banjir. Di sini –maksudnya di DPR—tersedia makanan, minuman cukup, layanan kesehatan juga ada.
Sumbangan dari para wakil rakyat –kata Marzuki—tentu saja juga tersedia guna memenuhi kebutuhan itu.
Nah, begitu muncul berita Marzuki Alie minta anggaran khusus untuk menangani (memberi makan, minum dan aneka pelayanan lainnya) bagi para korban banjir, maka nada nyinyir pun bermunculan di beberapa sosial media.
“Tampaknya Ketua DPR Marzuki Alie ini mau cari kesempatan di atas derita rakyat yang sedang dilanda banjir. Mestinya para anggota DPR, termasuk ketuanya, harus turun membantu warga yang kebanjiran, tetapi para wakil rakyat ini malah tidur ngorok di atas kasur empuk. Para anggota DPR tidak kelihatan turun ke daerah banjir untuk membantu rakyat. Ah, kebangetan para anggota DPR yang terhormat ini,” kata seorang penulis milis di jaringan media sosial.
“Aneh, yang kena banjir itu warga, kok yang buru-buru minta uang malah DPR nya. Siapa yang percaya uang itu nanti bisa sampai kepada korban banjir?,” gugat seorang milister lainnya.
Minta tambahan duit
“Seharusnya sebagai lembaga wakil rakyat, kita diberikan anggaran untuk membantu masyarakat dalam kondisi seperti ini. Saya jamin tidak akan ada korupsi untuk hal ini,” kata Ketua DPR Marzuki Alie, di Jakarta, Sabtu (19/1) sebagaimana dilansir harian Republika.
Tidak adanya anggaran, ujar Marzuki Alie, telah membuat langkah DPR menjadi terbatas ketika ada bencana. Apalagi, banyak masyarakat yang tidak tahu keberadaan lembaga BNPB dan Kementerian Sosial. Sehingga meminta bantuan pada DPR dan anggota-anggotanya. “Mereka tahunya DPR dan mereka pun meminta bantuan pada kita,” jelas dia.
Bantuan yang diberikan DPR pun berupa sumbangan dari kocek pribadi. Setidaknya, ada Rp 140 juta yang dikumpulkan dari sumbangan anggota dan jajaran kesekjenan DPR.
Tidak adanya anggaran ini, lanjut dia, maka jangan disalahkan kalau kemudian anggota DPR turun ke lapangan dan membawa bendera partainya.
Photo credit: Ketua DPR Marzuki Alie (Ist)
Sumber: Harian Republika, Sabtu (19/1)
