TAMPIL di hadapan tiga ribuan orang yang hadir dalam pembukaan Kongres XXX dan MPA XXIX Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Di dalamnya ada keanekaragaman di berbagai hal, misalnya, agama, adat-istiadat, etnik, dan lain-lain.
Dengan jumlah 250 juta penduduk, Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau, 714 etnik yang tersebar di seluruh wilayahnya, serta tidak kurang dari 1.100 bahasa. Hal ini jika dibandingkan dengan negara lain tentu sangat besar. Misalnya, Singapura hanya terdiri dari empat etnik; Afganistan terdiri dari tujuh etnik.
Namun, keberagaman ini harus dikelola secara baik, dan itu tidaklah mudah.
Kemudian, Jokowi menceritakan bahwa ia pernah diingatkan oleh Presiden Afganistan, Ashraf Ghani, “Presiden Jokowi, hati-hati. Indonesia memiliki 714 etnik.”
Hal ini didasarkan pada pengalaman konflik di Afganistan, yang hanya terdiri dari tujuh etnik. Konflik antaretnik tersebut telah menjadikan Afganistan terpecah menjadi 40 kelompok, dan begitu sulitnya mempersatukan mereka kembali.
“Presiden Ashraf Ghani juga menyampaikan hati-hati, jangan sampai ada konflik sosial di Indonesia karena jumlahnya 714 etnik,” imbuh Jokowi.
Indonesia relatif lebih kondusif keadaannya karena memiliki Pancasila sebagai kunci eksistensi bangsa untuk menjaga kerukunan antaretnik. Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus kita jaga. Selain itu, mengelola keberagaman perlu kebesaran hati dan toleransi yang tinggi. Jika terjadi konflik, maka harus diselesaikan dengan segera dan cepat karena keberagaman itu.
Tiga prioritas pemerintah
Selain tentang keberagaman, Jokowi juga memaparkan beberapa prioritas pemerintah yang masih terus dilaksanakan hingga saat ini.
Ada tiga prioritas, yaitu:
- Pembangunan Infrastruktur yang bertujuan mempersatukan bangsa yang besar ini. Persatuan bukan hanya dalam gagasan atau konsep, namun harus diwujudkan secara nyata. Infrastruktur dibangun bukan hanya untuk urusan ekonomi. Keterhubungan, baik melalui darat, laut, udara, satu wilayah dengan wilayah lain di Indonesia tentu akan menimbulkan rasa persatuan yang lebih erat serta mempermudah akses dan mobilitas di dalam negeri.
- BBM satu harga menjadi salah satu cara mewujudkan dimensi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jokowi mempertanyakan eksistensi keadilan sosial ketika dia tahu bahwa harga BBM di Papua biasanya Rp. 60.000,- per liter, sedangkan di wilayah lain jauh lebih murah. Maka atas instruksi beliau, saat ini Papua sudah menikmati harga yang sama untuk BBM.
- Pemulihan dan pembenahan kawasan perbatasan. Daerah perbatasan tidak boleh diabaikan, karena identitas dan wibawa bangsa dan negara juga tercermin lewat daerah perbatasan. Untuk itu, pemerintah masih melakukan banyak pembenahan, memperbaiki fasilitas (perkantoran) di wilayah perbatasan, serta pembangunan pasar tradisional demi peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan dibenahinya beberapa wilayah perbatasan diharapkan dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa yang besar dan daya tarik bagi warga Negara tetangga.
Pilkada sebagai proses politik
Di hadapan peserta konggres yang diadakan di kawasan Jakabaring Sport City Palembang ini, Jokowi juga mengingatkan bahwa di tahun 2018 ini ak n ada 171 proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Untuk itu hal yang paling dibutuhkan adalah secara bersama-sama menjaga kerukunan, karena itulah proses demokrasi yang harus dilalui. Keberpihakan politik yang terjadi jangan sampai menimbulkan perpecahan.
Beliau menandaskan bahwa pilkada itu hanya sebuah proses politik yang akan ada setiap lima tahun. Di dalam perjalanan prose situ, kompetisi yang digelar harusnya menyangkut tentang visi, misi, program kerja dan upaya untuk meningkatkan potensi daerah. Jangan lagi memunculkan hal-hal yang dapat menyebabkan prasangka ataupun sentimen dangkal dan akhirnya mengganggu keutuhan bangsa.
Di akhir paparannya, Presiden Jokowi mengajak PMKRI untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa dengan panggilan hati, dan tanggungjawab sebagai bagian dari bangsa yang besar ini. Tema “membumikan Pancasila menuju Indonesia berdaulat” adalah tugas kita bersama demi jati diri bangsa.
Pembukaan secara resmi Konggres XXX dan MPA PMKRI 2018 dilakukan dengan pemukulan gong oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pemuda dan Olah Raga, Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua Presidium Pusat PMKRI. Rangkaian acara pembukaan Kongres diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Uskup Pangkalpinang, Mgr. Adrianus Sunarko OFM.
