
DUBES Vatikan untuk Republik El Salvador, sebuah negara di kawasan wilayah Amerika Latin, mengecam keras ikut sertanya seorang Uskup Anglikan perempuan yang naik ke altar dalam perayaan ekaristi memperingati 45 tahun terbunuhnya Uskup Keuskupan San Salvador Oscar Romero. Apalagi, kata Nuncio tersebut, di belakang altar perjamuan ekaristi itu juga ikut dipampangkan sejumlah spanduk berisi kecaman Gereja terhadap praktik pertambangan yang kini digalakkan oleh pemerintahan setempat.
Insiden atas terjadinya “tata laksana” perayaan ekaristi ini berlangsung tanggal 24 Maret 2025 lalu, ketika perayaan ekaristi itu digelar persis di kapel di mana dulu Uskup Mgr. Romero tewas ditembak. “Ini sangat bertentangan dengan norma kepatutan dan tata laksana perayaan ekaristi,” tutur Nuncio Vatikan untuk El Salvador.
Patut disayangkan hal itu sampai terjadi di atas altar saat berlangsung perayaan ekaristi. Dan apalagi, ekaristi itu juga dipimpin oleh sejumlah uskup lokal bersama aktivis anti pertambangan Neftali Ruiz. Belum lagi, kata Nuncio, kalau harus menilik spanduk-spanduk yang dibentangkan di belakang altar itu berisi pesan kritikan terhadap aksi pertambangan.
“Setiap tambang mencemari. Tidak untuk pertambangan. Tetapi ya untuk kehidupan” dan “Kebebasan bagi pembela lingkungan.”
Demikian antara lain bunyi pesan spanduk-spanduk tersebut.

Pernyataan Nuncio di El Salvador
Nuncio Apostolik di El Salvador menegaskan bahwa “perayaan ekumenis yang melibatkan anggota Gereja Non Katolik hanya boleh mencakup Liturgi Sabda dan komentarnya; bersama dengan Doa Umat serta Doa Bapa Kami. Lainnya tidak (boleh),” demikian kurang lebih pernyataan dubes Vatikan untuk El Salvador mengomentari keikutsertaan Uskup Anglikan perempuan tersebut.
Sesuai norma tata laksana liturgi ekaristi, “Altar hanya diperuntukkan bagi Perayaan Ekaristi.”
“Apa yang terjadi pagi ini di Kapel Hospitalito seharusnya tidak terjadi, karena hal tersebut dilarang oleh Hukum Gereja,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Spanduk-spanduk tersebut juga tidak sah, meski baru ditempatkan di belakang altar pada akhir misa.
Aturan tata laksana ekaristi menurut KHK
Kanon 908 dari Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa “imam Katolik dilarang untuk bersama-sama merayakan Ekaristi dengan imam atau pelayan Gereja atau komunitas gerejawi yang tidak berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik.”
Kanon 844 menegaskan bahwa “pelayan Katolik secara sah memberikan sakramen hanya kepada anggota umat Katolik, yang juga menerimanya secara sah hanya dari pelayan Katolik.”
Februari 2025 lalu, seorang pendeta perempuan Anglikan juga naik ke altar dan “ikut serta” dalam perayaan ekaristi” untuk penahbisan Uskup Agung Keuskupan Agung Chapecó di Brasil.
Ketegangan antara Gereja dan pemerintahan Presiden Bukele terkait pertambangan
Kontroversi selama misa peringatan Uskup Oscar Romero itu juga mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung di Republik El Salvador; terutama terkait undang-undang pertambangan yang didukung Presiden Nayib Bukele.
Kehadiran spanduk anti-pertambangan dan tokoh agama non-Katolik di altar semakin menyoroti oposisi terhadap kebijakan pemerintah. Pada 19 Maret, para uskup El Salvador menyerahkan surat kepada Majelis Legislatif dengan dukungan 150.000 tanda tangan yang meminta pencabutan Undang-Undang Pertambangan. Meskipun pertambangan telah dilarang sejak 2017, larangan ini dicabut pada Desember 2024 karena dukungan Bukele.
Pada Desember 2024, Bukele menyebut larangan tersebut tidak masuk akal, karena kekayaan alam yang diberikan Tuhan “dapat digunakan secara bertanggungjawab”. Pertambangan dikelola untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih tinggi.
Dalam pernyataannya di media sosial X, Presden Bukele menyebutkan “hasil studi memperlihatkan hanya di 4% dari wilayah potensial telah mengidentifikasi deposit emas sebanyak 50 juta ons dengan kisaran nilai US$131,565 miliar. Ini setara dengan 380% dari PDB El Salvador.”
Namun, para uskup khawatir bahwa kegiatan pertambangan akan meningkatkan pencemaran air dan udara, serta menyebabkan dampak kesehatan yang tidak dapat diubah, terutama bagi masyarakat miskin.
PS: Diolah dari sumber CNA