KONDISI politik di Amerika Serikat mulai sangat memanas, hari Rabu pagi tanggal 25 September 2019 atau Selasa malam waktu Amerika (24/9). Terlebih setelah Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi resmi mengumumkan bahwa Partai Demokrat telah menginisiasi dimulainya penyelidikan untuk proses impeachment (pemecatan) Presiden Donald Trump.
Penyelidikan untuk memproses impeachment itu perlu dilakukan, demikian Nancy Pelosi, karena Presiden Trump ditengarai telah menggunakan kekuasaannya sebagai untuk menangguk keuntungan politik dengan mau mendiskreditkan calon penantangnya dari Partai Demokrat, mantan Wapres AS Joe Biden, dalam kampanye pilpres AS tahun 2020 mendatang.
Kasus ini dikenal dengan sebutan Skandal Telepon Trump ke Ukraina.
Skandal ini merebak ke permukaan, setelah seorang “pembisik” (whistle blower) dari kalangan intelijen AS mengeluhkan perilaku Presiden Trump ke sebuah lembaga pengawas kebijakan intelijen (watchdog).
Pembisik itu berpendapat, tindakan menelpon Presiden Trump itu dianggapnya tidak “pantas dilakukan” oleh seorang presiden AS karena ada materi pembicaraan yang sifatnya “quid pro quo” alias “tahu-sama-tahu”
Kasus Telepon Ukraina
Pada tanggal 25 Juli 2019, Presiden Trump mengakui telah menelpon Presiden Ukrainia Volodymyr Zelensky.
Intinya, dia minta agar Zelensky mau menyelidiki kemungkinan praktik korupsi yang pernah dilakukan Joe Biden, mantan Wapres AS era Pemerintahan Presiden Barrack Obama dari Partai Demokrat— dan anaknya Hunter.
Imbalannya adalah bantuan militer Washington untuk Ukraina. Kalau permintaan itu tidak ditindaklanjuti, demikian “ancam” Trump, maka bantuan militer itu akan di-pending.
Sebelum menjadi pemimpin negara dan kepala pemerintahan Ukraina, Presiden Zelensky adalah bintang komedi di televisi.
Tak seorang pun kebal hukum
Dalam paparan jumpa pers yang disiarkan oleh CNN International Rabu (25/9/19) pagi ini dan juga kemudian dilansir oleh BBC dan Al Jazeera, Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan beberapa hal penting berikut ini.
- Kita menginginkan bahwa seorang Presiden Amerika Serikat harus tetap akuntabel.
- Tak seorang pun (termasuk Presiden AS) kebal hukum.
- Presiden Trump ditengarai telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak mengindahkan Konstitusi AS.
Presiden Trump yang hari-hari tengah berada di New York mengikuti sesi-sesi Sidang Umum PBB menyebut pengumuman Nancy Pelosi itu sebagai “sampah”.
Ia juga membantah bahwa dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina itu telah terjadi percakapan “tahu-sama-tahu” yang akan menguntungkan kedua belah pihak.
Para analis politik menyebut, upaya penyelidikan hukum yang mengarah pada tindakan pemecatan Presiden AS itu besar kemungkinan akan mengalami kendala saat dihadang oleh mayoritas anggota Partai Republik di Senat.
Kalau kasus penyelidikan untuk untuk melengserkan Presiden Trump dari tampuk kekuasaannya ini berhasil alias bergulir sesuai koridor protokol, maka ini akan menjadi sejarah keempat bagi Amerika Serikat di mana presidennya ditelisik karena diduga telah melakukan pelanggaran Konstitusi.
Korban pertama adalah Presiden Richard Nixon yang dipaksa mundur karena kasus Skandal Watergate. Kisahnya sudah muncul dalam film bagus bernama All The President’s Men.
Dua wartawan koran The Washington Post yakni Bob Woodward dan Carl Bernstein berhasil meraih hadiah Pulitzer atas karya jurnalistiknya membongkar kasus Skandal Watergate yang mengguncang panggung politik Amerika saat itu.
Kisah itulah yang kemudian muncul sebagai drama politik dalam film All the President’s Men.
Richard Nixon lengser keprabon, maka Gerard Ford –wapresnya—diangkat menjadi Presiden baru menggantikan Nixon.
Pertanyaannya, apakah kisah drama politik itu akan berulang kembali dengan Trump?
Mari kita ikuti saja perkembangannya.
Sumber: CNN, BBC, Al Jazeera, France 24.
Penyelidikan Resmi untuk
