PARA tokoh lintas agama bertemu untuk membicarakan dan mempersiapkan surat terbuka untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan diberikan pada 18 Oktober 2011 mendatang.
“Kami bertemu untuk bersilaturahmi, namun ada agenda penting yang dibicarakan, salah satunya rencana kami untuk memberikan surat terbuka untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Pendeta Andreas Yewangoe, di Jakarta, Rabu seperti dikutip dari Antara.
Andreas mengatakan, surat tersebut akan disampaikan secara terbuka bertepatan dengan masa dua tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masa jabatan 2009-2014.
“Kami mempertanyakan apakah presiden masih berkomitmen pada janjinya dahulu, bahwa dia akan berada di barisan terdepan untuk memberantas korupsi di Indonesia,” kata Andreas yang juga menambahkan bahwa persoalan korupsi di Indonesia sudah tidak ada ujung pangkalnya.
Penting untuk presiden
Andreas menegaskan, sikap kritis para tokoh lintas agama ini merupakan hal penting yang harus disampaikan kepada pemerintah khususnya presiden.
Pertemuan singkat yang juga dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr.D.Situmorang, Romo Franz Magnis Suseno, tokoh NU Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, Romo Herman S. Endro, Prof. Azyumardi Azra, Romo A Benny Susetyo, ini juga menyesalkan atas kinerja pemerintah dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Sholah juga menyayangkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah dalam kondisi yang memprihatinkan.
“Kita bisa melihat dari beberapa contoh kasus seperti kasus Nazaruddin, Antasari, dan Gereja Yasmin Bogor yang sampai saat ini tidak terselesaikan. Padahal pemerintah punya otoritas untuk menegakkan hukum, tetapi tidak dijalankan,” kata tokoh Nadhatul Ulama ini.
Gus Sholah menambahkan, kepercayaan terhadap pemerintah saat ini sudah berkurang, berbeda dengan beberapa waktu lalu yang benar-benar berharap banyak akan kinerja pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia.
Bentuk keprihatinan
Dalam acara tersebut, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia, Mgr.D. Situmorang mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk keprihatinan dari apa yang mereka lihat, rasakan dan merupakan bentuk upaya untuk memberikan saran kepada pemerintah.
“Kami berharap banyak dari pemerintah untuk benar-benar serius menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di Indonesia,” kata Mgr. Situmorang, yang juga mengatakan bahwa hal ini bukan hanya ditujukan untuk presiden namun juga untuk legislatif.
