LAHIRNYA sebuah nation dan state baru bernama Republik Indonesia sudah tercatat di lembaran sejarah nasional yakni tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian tanggal 18 Agustus diresmikanlah berlakunya UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara RI.
Kemerdekaan Indonesia ini rupanya tak disambut dengan senang hati oleh Belanda.
Meski Indonesia secara politik telah merdeka, namun diam-diam tentara Belanda tetap datang mendarat lagi di Indonesia dengan membonceng pada rombongan pasukan NICA (Nederlandsch Indië Civil Administratie atau Netherlands-Indies Civil Administration).
Baca juga:
- Mgr. Ignatius Suharyo: Sidang Tahunan KWI 2017, Merawat Kontribusi Gereja Katolik dalam Sejarah Perjuangan Bangsa (1)
- Mgr. Ignatius Suharyo: Hari Pertama Kongres Pemuda Indonesia II 1928 Berlangsung di Kompleks Katedral Jakarta (2)
- Mgr. Ignatius Suharyo: Gereja Katolik dan Vatikan di Balik Pengakuan Internasional atas Kemerdekaan RI (3)
NICA adalah format Pemerintahan Sipil Hindia Belanda yang berbentuk organisasi semi militer. NICA eksis sejak lembaga ini dibentuk tanggal 3 April 1944. Mandat tugasnya adalah mengawal proses kembalinya pemerintahan sipil dan hukum Pemerintah Kolonial Hindia Belanda selepas kapitulasi pasukan pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda (yang kemudian bernama Indonesia) pasca Perang Dunia II (1939-1945).
Ibukota RI pindah ke Yogyakarta
Atas alasan keamanan dan demi berlangsungnya eksistensi RI, maka Presiden Ir. Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta akhirnya bersedia menerima tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX agar Ibukota RI sebaiknya segara dipindahkan dari jakarta ke Yogyakarta.
Peristiwa penting ini terjadi pada tanggal 4 Januari 1946 – hanya beberapa bulan saja setelah Kemerdekaan RI di bulan Agustus 1945.
Naik KA ke Yogyakarta
Perpindahan Ibukota itu secara simbolis “terjadi” melalui peristiwa berangkatnya kedua Bapak Bangsa RI meninggalkan Jakarta dengan naik KA ke Yogyakarta. Sayang tidak ada dokumentasi foto mengenai peristiwa sejarah ini. Konon, peristiwa ini sengaja dilakukan diam-diam agar keselamatan kedua pemimpin nasional itu tetap terjaga dari ‘pantauan’ intaian Belanda.
Keputusan Soekarno-Hatta memindahkan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta rupanya segera direspon oleh Gereja Katolik Indonesia yang dalam hal ini Vikariat Apostolik Semarang.
Vikariat Apostolik Semarang di Yogyakarta
Yogyakarta masuk wilayah gereja Vikariat Apostolik Semarang. Uskupnya adalah Mgr. Albertus Soegijapranata SJ.
Ia lalu memutuskan ‘ikut pindah’ dari Semarang ke Yogyakarta sehingga ‘kantor’ Vikariat Apostolik Semarang akhirnya berlokasi di Gereja St. Yusup Bintaran – Yogyakarta.
Menurut Mgr. Ignatius Suharyo, keputusan Mgr. Albertus Soegijapranata SJ berani memindahkan ‘kantor’ Vikariat Apostolik Semarang ke Yogyakarta itu mesti dipahami sebagai komitmen Gereja Katolik Indonesia untuk serius merawat eksistensi Republik Indonesia yang bagaikan bayi kecil baru lahir.
Persahabatan erat antara Presiden Soekarno dengan Mgr. Albertus Soegijapranata terjalin semakin intensif di tahun-tahun itu.
Konon cerita yang perlu dibuktikan dengan penelitian sejarah –namun hal ini bukan materi konferensi pers– bahwa Presiden Soekarno bahkan sampai menitipkan Ibu Negara Fatmawati agar diperbolehkan tinggal di kompleks Pastoran Bintaran – Yogyakarta demi alasan keamanan. (Berlanjut)
