“Pemerintah saat ini hanya reaktif apabila ada persoalan di perbatasan sehingga hanya memandang persoalan perbatasan dari segi pembangunan pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas),” kata Hermawi Fransiskus Taslim saat menghadiri Kongres Nasional XXVII dan Majelis Permusyawaratan Anggota XXVI Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI (PMKRI) di Pontianak, Selasa.
Tak heran bila cara pandang tersebut membuat banyak aspek kesejahteraan masyarakat di perbatasan belum terpenuhi, katanya.
“Akibatnya daerah perbatasan semakin terisolir dari segi tersedianya sarana dan prasarana sehingga pelayanan publik semakin sulit terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Hermawi menyarankan, pemerintah melakukan reformasi perbatasan, salah satunya dengan menyerahkan kewenangan penanganan daerah pada pemerintah daerah setempat sehingga bisa melakukan pendekatan kultural bagi masyarakat perbatasan.
Ia menilai, saat ini isu perbatasan hanya menjadi isu politik menjelang Pemilu, Pilgub dan Pilbup.
Hendaknya ke depan, menurut dia, pembangunan perbatasan tidak hanya sekedar janji politik tetapi sudah menggeser pusat-pusat pemerintahan di kawasan perbatasan sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang baik.
