Demikian disampaikan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini menyatakan, hingga saat ini sekitar 27 kabupaten di Indonesia masih tergolong sebagai daerah tertinggal.
“Lima kabupaten diantaranya ada di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu,” kata Helmy Faishal Zaini seusai membuka Kongres Nasional XXVII dan Majelis Permusyawaratan Anggota XXVI Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI (PMKRI) di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan, kelima kabupaten tertinggal di Kalbar itu semua berada di perbatasan yang berbatasan darat langsung dengan negara Malaysia.
Menurut Helmy, Kementerian PDT dan kementerian lainnya saat ini telah melakukan kerja sama dalam membangun daereah tertinggal tersebut.
“Kita ada program pengembangan kawasan perbatasan kerja sama dengan beberapa kementerian, seperti dengan Kementerian Kesehatan dalam pembangunan Puskesdes dan Puskemas,” ujarnya.
Serta lebih mengerucut lagi dalam membangunan kawasan daerah tertinggal dengan Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan komunikasi, kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
“Program pembangunan infrastruktur dan komunikasi itu kami fokuskan pada 27 kabupaten yang tergolong daerah tertinggal, lima kabupaten di Kalbar termasuk prioritas. Saya sudah beberapa kali ke Kalbar dalam rangka keseriusan tersebut,” ungkapnya.
Salah satunya, menurut dia, Kementerian PDT dan PMKRI akan melakukan kerja sama dalam program bedah desa guna memanfaatkan lahan-lahan tidur guna mendongkrak ekonomi masyarakat.
“Kerja sama itu, yakni program bedah desa dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur agar bisa mendongkrak ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut, paling tidak tiap bulan bisa melakukan program bedah desa 10 desa – 20 desa yang tersebar di 27 kabupaten yang kini masih termasuk daerah tertinggal.
“Kami berharap teman-teman PMKRI menjadi generasi penerus dalam membangun bangsa dan tanah air sesuai dengan tema yang diusung dalam Kongres Nasional XXVII, yakni membangunan kebersamaan dalam kerangka pluralisme menuju reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Helmy.
